Akademisi Kritik Kelanjutan Pencabutan Izin Konsesi: Tak Transparan

Akademisi mengkritik tindak lanjut pencabutan izin usaha tambang, kehutanan, dan HGU perkebunan oleh pemerintah karena tidak transparan.

Jakarta, CNN Indonesia

Sejumlah akademisi mengkritik tindak lanjut pencabutan lebih dari 2.000 izin usaha tambang, kehutanan, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang dilakukan pemerintah awal Januari 2022. HGU perkebunan yang dicabut itu mencakup lahan seluas 34.448 hektar.

Dosen Ekologi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Eka Yulian menilai pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan tanah usai mencabut izin. Padahal, pencabutan HGU berdampak pada masyarakat adat atau lokal yang masih menempati lahan.

“HGU 34 ribu hektar yang dicabut itu buka saja (siapa saja). Bagaimana mau menyelesaikan konflik kalau kita tidak tahu batas antara masyarakat lokal dengan HGU (yang dicabut)?” kata Bayu dalam diskusi daring, Kamis (5/1).

Menurutnya, satuan tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres Nomor 1/2022 tentang Satuan tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak memberikan informasi perkembangan dan proyeksi pemerintah terkait penggunaan lahan itu.

“Persoalan ini rumit karena tidak diberikan akses untuk (publik) tahu negara ini sedang dari mana, mau ke mana, dan sampai di mana. Makanya, kita semua bergosip dan kita terjebak di situ. Pencabutan izin sampai mana, dan (seharusnya) bisa dibicarakan apakah ini mau diretribusi ke rakyat atau bagaimana,” papar Bayu.

Ia pun mengaku sulit melihat sejauh apa kebijakan ini memberikan keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. Sebab, menurutnya, prinsip keadilan adalah transparansi.

“Keadilan tanpa transparansi itu kita nggak akan pernah bisa capai, karena tidak mungkin keadilan itu ada di ruang tertutup,” tegasnya.

Sementara, Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mendorong agar kontrol publik berjalan lebih ketat terhadap kebijakan ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil yang mampu merepresentasikan kepentingan publik.

“Kalau kita mendorong agar perizinan atau pencabutan izin konsesi (ada perkembangan), (akan sulit) kalau tidak ada kontrol publik atas kualitas peraturan kualitas peraturan,” ungkap Arie.

Ia pun menjabarkan agar masyarakat tidak terperangkap dalam aturan hukum semata. Sebab, bagi Arie, hukum adalah produk politik. Alih-alih bertarung mengenai dalil dan asas dalam hukum, ia mendorong agar publik terlibat dalam pengawasan kebijakan dan diskursus politik.

“Orang berdebat soal dalil-dalil, itu kuno. Yang kita diskusikan (seharusnya) bagaimana pelibatan publik untuk mengawasi (kebijakan) itu,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/pta)




Sumber: www.cnnindonesia.com