Jakarta, CNN Indonesia —
Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I Surabaya dan Jawa Timur III Malang berkunjung ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, imbas seruan boikot bayar pajak yang disampaikan mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj beberapa waktu lalu.
Kepala Kantor DJP Jatim I John Liberty Hutagaol menyebut silaturahmi ini selain untuk memperkenalkan diri, juga sebagai permohonan dukungan PWNU terhadap tugas DJP Jatim dalam mengumpulkan penerimaan negara dari perpajakan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi ulama selama ini dalam memberikan siraman rohani kepada para pegawai di kantor kami, baik melalui salat Jumat, pengajian dan kegiatan kerohanian lainnya,” kata John di Surabaya, Selasa (14/3).
John menjelaskan secara nasional target pajak mencapai Rp1.718 triliun, sementara khusus di Jawa Timur mencapai Rp9,1 triliun.
Ia mengajak PWNU melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada warga NU karena pajak digunakan negara membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program sosial lainnya.
Penerimaan pajak, imbuh John, menopang 70 persen pendapatan negara. Karena itu membayar pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan keberlanjutannya sehingga bagian dari ikhtiar dari bela negara.
“Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi juga kuat, sehingga ada multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” sebut John.
John lantas menyampaikan tahun ini pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp250 miliar untuk peningkatan kualitas SDM pesantren, yang disiapkan melalui skema dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan.
“Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non gelar bagi kalangan pesantren, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.
DJP Jatim I juga menawarkan kerja sama sosialisasi, pelatihan dan konsultasi perpajakan, serta bimbingan juga pelatihan kepemimpinan bagi pengurus, lembaga, pengusaha, serta organisasi pelajar, mahasiswa hingga badan otonom di lingkungan NU.
Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar menyambut baik kunjungan, penjelasan dan tawaran kerja sama dari DJP Jatim I. Menurutnya, pajak merupakan sumber utama bagi pembangunan negara sehingga bagian dari kedaulatan negara.
NU, kata Marzuki, akan selalu berada dalam wilayah bela negara. Karena itu pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.
“Saya minta, DJP tidak hanya pandai memungut pajak, tetapi juga aktif melakukan pendampingan warga yang menjadi wajib pajak agar bisa setara dengan para pengusaha besar demi keadilan ekonomi di Indonesia,” ucapnya.
Seruan boikot itu muncul buntut kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor oleh putra salah satu mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Dari kasus ini, diketahui Rafael Alun juga memiliki harta jumbo Rp56 miliar.
[Gambas:Video CNN]
(frd/pta)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
