Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi XI DPR RI ramai-ramai mempertanyakan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memblokir anggaran instansi pemerintah hingga Rp50 triliun tahun ini. Salah satunya terkait anggaran bansos yang sempat dikeluhkan Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
Para anggota dewan mempertanyakan kebijakan tersebut langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat rapat kerja di ruang Komisi XI DPR RI, Rabu (15/2).
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin mempertanyakan apakah pemblokiran dilakukan Kemenkeu tanpa koordinasi dengan masing-masing KL. Sebab, keluhan Risma dinilai sebagai cerminan bahwa tidak ada koordinasi antar menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Jadi kita ingin Pak Isa mengklarifikasi terkait hal tersebut, apakah benar anggaran untuk bantuan sosial ikut terblokir pada kementerian tersebut, kalau memang tidak apa saja anggaran yang diblokir di kementerian tersebut, makanya penting di sini untuk kita memperjelas kriteria seperti apa saja, untuk sebuah anggaran bisa akhirnya diblokir,” cecar Puteri.
Anggota Komisi XI Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno juga mempertanyakan dan bingung dengan kebijakan yang jalan sejak tahun lalu itu. Pasalnya, tahun anggaran baru dimulai tapi sudah ada pembekuan anggaran, sehingga ia ingin memastikan tujuan dari pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (KL) ini.
“Apakah ini betul-betul antisipasi penghematan yang agresif atau memang asumsi-asumsi yang kita bangun dan seterusnya tidak mencerminkan kenyataan?,” ujarnya dalam ruang rapat.
Menanggapi, Isa menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tak terduga. Jadi bukan pemotongan anggaran ataupun refocusing, namun pencadangan.
“Ini adalah cara untuk kita mengantisipasi kondisi yang tidak menentu, caranya adalah dengan meminta semua KL untuk menahan diri memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting itu didahulukan, seperti yang tidak atau belum penting jangan dipaksakan, dikeluarkan untuk di awal-awal,” kata Isa.
Menurut Isa, tidak benar jika Kemenkeu melakukan pemblokiran anggaran tanpa pemberitahuan. Sebab, sebelum membekukan anggaran, masing-masing KL akan dipanggil untuk menentukan kegiatan tahunan mana yang dianggap paling tidak prioritas.
“Program yang mereka nilai less priority untuk sementara kita blokir agar tidak dibelanjakan di awal tahun,” jelasnya.
Isa menyebutkan ada dua tujuan dari pembekuan anggaran KL ini. Pertama, membuat masing-masing KL punya ketahanan kalau terpaksa harus melakukan perubahan. Kedua, untuk melatih KL membuat prioritas kegiatan.
“Tapi anggaran mereka tidak kita potong, hanya melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas, itulah yang dibelanjakan terlebih dahulu,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)
Sumber: www.cnnindonesia.com
