Faisal Basri Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Sarat Kepentingan Pejabat

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyinggung rencana kebijakan subsidi pembelian mobil dan motor listrik kurang tepat, dan sarat akan kepentingan pejabat.

Jakarta, CNN Indonesia

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyinggung rencana kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Alih-alih membantu masyarakat, ia menilai subsidi tersebut justru sarat akan kepentingan pejabat.

Pasalnya, pemerintah akan menggelontorkan subsidi senilai Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp8 juta untuk motor listrik baru, serta Rp5 juta untuk motor konversi.

Faisal menilai ketimbang menggunakan dana untuk subsidi, lebih baik pemerintah menggunakan dana tersebut untuk transportasi publik.

Tak hanya itu, insentif fiskal untuk kendaraan listrik yang saat ini berlaku seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah cukup menguntungkan pembeli kendaraan listrik.

Faisal juga mengatakan kebijakan fiskal tersebut sudah cukup meringankan masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.

“Ya kurang apa lagi? Istilahnya Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? karena pemainnya itu Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Luhut Panjaitan (Menko Marinves) ada di situ (bisnis kendaraan listrik) konflik kepentingan,” ungkap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Moeldoko merupakan pendiri dari PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Tak hanya dikenal sebagai perusahaan penghasil bus listrik, MAB terendus sudah mulai mengembangkan motor listrik yang bisa bersaing dengan produsen lokal lainnya seperti Gesits.

Moeldoko menunjukkan motor listrik MAB melalui akun media sosialnya. Dalam postingan berbentuk video itu Moeldoko memperlihatkan motor berkelir hijau bertuliskan ‘ML-01’. Motor ini juga terlihat menggunakan emblem bertuliskan Electro.

Sementara itu, Luhut melalui PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) sempat berencana membangun sebuah perusahaan kendaraan listrik. Luhut diketahui masih memiliki sekitar 10 persen saham di perusahaan ini melalui PT Toba Sejahtera (TS).

Meski begitu, belakangan Luhut melalui TS merupakan pemegang saham minoritas yang kepemilikan sahamnya dalam PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) berjumlah 9,99 persen.

TS merupakan pemegang saham pasif dalam TBS dan tidak memiliki perwakilan di dalam kepengurusan TBS, baik komisaris maupun manajemen, sehingga TS tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, kebijakan, atau operasional oleh manajemen TBS.

Kendati, Faisal menilai afiliasi dua pejabat tersebut dalam perusahaan-perusahaan itu yang mengindikasikan konflik kepentingan. Ia mengatakan sebaiknya subsidi diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan ongkos transportasi publik, sehingga dampaknya bisa terasa secara lebih luas.

Ia mencontohkan seperti di Singapura, di mana warga dengan pendapatan di bawah 100 ribu dolar Singapura per tahun mendapatkan BLT. Begitu pula di Malaysia di mana warga berpenghasilan 30 ribu ringgit per tahun memperoleh BLT.

“BLT itu bagus. Tepat sasaran kalau datanya bagus, yang miskin yang dapat,” imbuh Faisal.

Sebelumnya, Faisal sempat membongkar isi percakapan rahasia dengan Luhut soal proyek kendaraan listrik. Ia mengaku sempat bertemu langsung dengan Menko Maritim dan Investasi itu di kediamannya pada November 2021.

Kala itu, Faisal bertanya mengapa program kendaraan listrik tidak dimulai dari motor terlebih dahulu.

“‘Oke saya akan utus Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinves) ke Taiwan untuk penjajakan kerja sama dengan perusahaan sepeda motor listrik di Taiwan’,” jelas Faisal mengutip respons Luhut.

Menurut Faisal, obrolan pribadi tersebut perlu dibuka ke publik. Sebab, saat itu ia berbincang dengan Luhut dalam konteks masalah publik, yakni program kendaraan listrik.

Selain itu, Faisal mengaku ditunjukkan langsung foto-foto motor listrik yang akan ditinjau oleh anak buah Luhut tersebut. Namun, ia malah mendengar kabar lain yang tak sesuai obrolan.

“Dua hari kemudian dari pertemuan itu, saya baca di media penandatanganan MoU antara anak perusahaan TOBA punya Luhut dengan GoTo untuk memproduksi motor listrik. Hebat gak?” ungkap Faisal.

Seminggu setelahnya, Faisal mengaku kembali bertemu dengan Seto dan marah atas pengumuman tersebut. Namun, Seto mengaku bahwa langkah tersebut dilakukan atas perintah langsung Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Seto membenarkan pertemuan tersebut. Namun, ia mengatakan dirinya tidak sempat berangkat ke Taiwan.

“Belum sempat ke Taiwan sih. Yap (obrolan dengan Faisal Basri benar). Cuma setelah dipelajari motornya (di Taiwan) terlalu besar dan mahal. Tidak cocok untuk Indonesia,” jelasnya.

“Kalau kami hanya benchmarking tipe motor dan model yang sudah dipasarkan di berbagai negara. Pak Faisal Basri terlalu suuzan saja kalau kemudian mengkaitkan dengan TOBA dan GoTo,” imbuhnya.

Faisal Basri kemudian membantah anggapan Seto yang menilainya terlalu suuzan. Menurutnya, Seto menjelaskan bahwa perusahaan tersebut diminta oleh Luhut untuk dijual.

Kendati, Faisal tidak mengetahui perusahaan mana yang diminta Luhut dijual, apakah PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk atau usaha patungan (joint venture) bersama GoTo, Electrum.

“Nyata-nyata dia (Seto) bilang ke saya perusahaan itu diminta oleh Pak Luhut kepada Seto untuk dijual. Boleh jadi hanya berkilah saja. Bahkan saya ingatkan kepada Seto dengan keras betapa itu wujud nyata dari conflict of interest,” tegas Faisal.

Pada November 2021, kerja sama TOBA dengan GoTo dibentuk untuk membangun ekosistem motor listrik di dalam negeri.

Wakil Direktur TBS Pandu Sjahrir menyebut dengan kerja sama itu kedua pihak mengucurkan dana US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun dalam 5 tahun ke depan. Namun, untuk tahap awal dana yang dikucurkan sebesar US$10 juta atau setara dengan Rp155,6 miliar (asumsi kurs Rp15.568 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)




Sumber: www.cnnindonesia.com