Fakta-fakta Rencana Pembangunan Tol Lingkar Solo Ditolak 3 Bupati

Walikota Solo Gibran Rakabuming merespon penolakan pembangunan Jalan Tol Lingkar di Timur dan Selatan Kota Solo oleh Bupati Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.

Jakarta, CNN Indonesia

Pembangunan tiga Jalan Tol Lingkar di Timur dan Selatan Kota Solo ditolak tiga bupati, yakni Bupati Karanganyar, Bupati Klaten, dan Bupati Sukoharjo.

Penolakan itu diakibatkan pembangunan tol tersebut akan menggusur puluhan ribu sawah produktif yang berada di wilayah mereka.

Oleh sebab itu, ketiga bupati tersebut lebih memilih jalan tol tersebut dibangun dengan konsep jalan lingkar luar sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat setempat hika

Berikut fakta-fakta pembangunan Jalan Tol Lingkar Solo yang ditolak 3 bupati.

1. Direspons Gibran

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan pemerintah pusat akan berbicara dengan tiga bupati yang menolak pembangunan jalan tol tersebut.

Ia mengungkapkan para petinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) akan bertemu dengan para kepala daerah yang terdampak untuk membahas rencana pembangunan tol.

Ia menganggap wajar penolakan ketiga bupati daerah tetangga Solo. Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Namun, Gibran yakin keberadaan jalan tol bakal menguntungkan daerah-daerah yang dilalui. Hanya saja, dampak positif tersebut perlu dikomunikasikan dengan lebih baik.

“Pasti dong (menguntungkan). Tapi nanti saja setelah pertemuan. Kami juga enggak buru-buru kok,” katanya.

2. Lintasi 3 kabupaten

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengatakan jalan tol tersebut nantinya melintasi tiga kabupaten yakni Karanganyar, Sukoharjo, dan Klaten.

Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Joko Supriyanto mengatakan keberadaan jalan lingkar sangat diperlukan untuk Kota Solo agar tidak terjadi pencampuran antara pengendara jarak jauh dan pergerakan dalam kota.

“Agar tidak ada pencampuran antara pergerakan jarak jauh dengan pergerakan dalam kota. Faktanya saat ini masih bercampur, misalnya di sisi timur dari arah Surabaya maupun Jawa Timur itu kan masih memakai Jalan Kapten Mulyadi,” ungkap Joko pada Selasa (3/1).

3. Perubahan dari non-tol

Joko menjelaskan awalnya Pemkot Solo melakukan penyusunan pra-feasibility study (FS) atau studi kelayakan lingkar luar Solo yakni lingkar timur dan selatan pada 2015.

“Lalu di lanjutkan tahun 2016 FS-nya, dari dua studi itu kesimpulannya untuk lingkar luarnya arteri non-tol dan itu yang buat Kementerian PUPR,” kata Joko.

Setelah lama tidak ada kabar, Pemkot Solo terus melakukan komunikasi ke Kementerian PUPR. Lalu saat Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2021, Pemkot Solo kembali mengirim surat ke Kementerian PUPR.

“Menanyakan keberlanjutan hasil studi yang dibuat tahun 2015-2016. Setelah itu dibuat kajian di tahun 2022 sampai 2023 tentang FS tol. Itu kewenangan ada di Kementerian, kami pemohonnya jalan lingkar,” ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/chri)




Sumber: www.cnnindonesia.com