Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia masih kurang dari 1 persen dari jumlah penjualan secara global.
Ia pun menjelaskan ada tiga faktor utama mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, harga pembelian awal yang sangat mahal.
“Kedua, kinerja kendaraan listrik yang tidak sebaik kendaraan berbasis motor bakar atau kendaraan konvensional,” lanjut Fabby dalam acara peluncuran laporan & webinar Indonesia Electric Vehicle Outlook Report 2023, Selasa (21/2).
Sementara, faktor ketiga adalah minimnya infrastruktur pengisian daya listrik yang cepat, khususnya untuk mobil listrik.
Menurut Fabby, hal ini masih menjadi tantangan. Sebab, untuk memangkas emisi gas rumah kaca dalam rangka menghindari krisis iklim dan memperkuat ketahanan energi, maka adopsi kendaraan listrik harus naik secara cepat hingga 2030.
Menurut kajian IESR, agar penurunan emisi gas rumah kaca selaras dengan target Persetujuan Paris atau mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat dan berusaha mencapai satu setengah derajat, maka minimal 65 persen motor dan 5 persen mobil harus dielektrifikasi pada 2030.
Meski begitu, kata Fabby, hal ini juga harus dibarengi dengan upaya untuk menurunkan konsumsi BBM lewat upaya efisiensi energi serta peningkatan kualitas bahan bakar dan substitusi ke bahan bakar yang lebih rendah karbon dan rendah polusi.
“Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan adopsi kendaraan listrik secara eksponensial?” ucap Fabby.
Ia mengingatkan pemerintah agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Upaya ini pun mencakup kebijakan terintegrasi berbasis no regret policy dan pemberian insentif.
Pemerintah juga perlu mengembangkan industri manufaktur baterai dan kendaraan listrik yang kompetitif. Selanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur pengisian daya khususnya untuk kendaraan roda empat dan restrukturisasi sistem ketenagalistrikan dan peningkatan bauran energi terbarukan.
Menurut Fabby, saran yang terakhir tadi sangat penting karena penggunaan kendaraan listrik itu juga selain menghemat untuk mengurangi BBM dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca.
Sebab, apabila bauran energi terbarukan dalam sistem kelistrikan RI tetap seperti hari ini, maka manfaat penurunan emisi gas rumah kaca tidak bisa tercapai.
“Jadi upaya untuk peningkatan populasi kendaraan listrik sebaiknya juga dilakukan dengan dilakukan upaya untuk peningkatan bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan kita,” imbuh Fabby.
Dalam kesempatan yang sama, Environmental Policy Research IESR Ilham Surya juga mengkritisi wacana pemerintah yang akan menggelontorkan Rp80 juta sebagai insentif pembelian mobil listrik.
Berdasarkan laporan ‘Indonesia Electric Vehicle Outlook 2023’ yang Ilham dan tim buat, wacana itu tidak terlalu membantu meringankan masyarakat yang ingin membeli mobil listrik.
Pasalnya, besaran insentif Rp80 juta hanya akan bisa mengurangi 10 persen dari harga mobil listrik kelas menengah.
“Dan jika kita bandingkan dengan mobil dengan kelas yang sama di negara-negara lain yang sebanding dengan Indonesia mereka memberikan insentif yang lebih banyak yaitu 15 sampai 25 persen,” katanya.
Apalagi, untuk mobil listrik seharga di atas Rp300 juta, hanya 0,1 persen warga Indonesia yang mampu membeli. Sementara, jika pemerintah bisa menurunkannya ke angka Rp200 juta atau di bawah Rp300 juta, ada sekitar 13 persen masyarakat Indonesia yang bisa membelinya.
Oleh karena itu, ia menilai insentif lebih tepat untuk pembelian motor listrik. Sebab, dengan wacana insentif sebesar Rp7 juta sudah bisa mengurangi hampir setengah harga beberapa model kendaraan roda dua listrik, khususnya model-model dengan kapasitas 1,5 kilowatt.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/agt)
Sumber: www.cnnindonesia.com
